Desa menjadi salah satu unit terkecil pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran desa dalam membantu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), pemerintah desa dapat berperan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dewasa ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah banyak terbentuk di penjuru daerah di Indonesia namun masih belum optimal. Demikian disampaikan Harlina Sulistyorini, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam kuliah praktisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY, Rabu (1/11).

Mengawali acara, Dekan FEB Prof. Dr. Siswanto dalam sambutannya menuturkan bahwa FEB UNY memiliki fokus tersendiri pada pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). “Core FEB UNY adalah pengembangan UMKM dan tentu sebagian besar ada di desa. Perusahaan nasional dan internasional jumlahnya tidak sebanyak UMKM. Topik pengembangan UKM juga menjadi salah satu fokus pada pertemuan AFEBI di FEB UNY tahun ini,” terangnya.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO. “UNY dan Kemendes seperti kakak-adik karena menterinya juga lulusan UNY. Banyak orang desa yang pergi ke kota, tetapi di kota sudah banyak orang hebat. Mengapa kita tidak membangun desa? UNY memiliki program “Kampus Emas” atau “UNY Bangun Desa” yang pada tahun ini ada di Seyegan. Kami membantu mengembangkan income generating desa,” urainya.

Harlina mengajak mahasiswa mengidentifikasi potensi-potensi di desanya yang bisa dikembangkan dan menjadi sumber kesejahteraan warganya. Dwi, salah satu mahasiswa yang berasal dari Wonogiri menyampaikan bahwa usaha di desanya yang sudah turun temurun adalah jamu tradisional, tetapi kini kejayaannya makin menghilang bahkan sebelum mereka lahir. Inovasi tentu diperlukan untuk menghidupkan dan membangun kembali reputasi jamu tradisional.

“Harus ada pemberdayaan produk melalui BUMDes. Bahkan bila perlu, desa tidak hanya membuat BUMDes sendiri tetapi juga mendirikan BUMDes antar desa,” terang Harlina.

Harlina melanjutkan, ada berbagai jenis usaha yang bisa dikerjakan BUMDes. “Mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan dan pelestarian budaya, pengolahan/peningkatan nilai tambah berbasis sumber daya lokal, layanan jasa keuangan mikro, pengelolaan internet, keperantaraan barang, jasa, dan keagenan, dan lainnya. Tapi BUMDes tidak boleh bersaing dengan usaha-usaha masyarakat, khususnya usaha skala individu dan rumah tangga sehingga bisa mematikan usaha masyarakat. Justru, BUMDes harus dapat memicu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat,” lanjut Harlina. (fdhl)