Dr. Sugiharsono, M.Si. juga menjelaskan, dengan pentingnya posisi pajak dalam biaya penyelenggaraan negara, maka diperlukan petugas-petugas pajak yang berkualitas. BUMN sudah tidak lagi bisa diandalkan sebagai pos pendapatan negara sehingga Dirjen Pajak mempunyai tugas yang makin berat untuk tetap menjamin ketersediaan anggaran negara.

Dalam penjelasannya, Rindang Tri Anggoro mengatakan bahwa pajak sudah mendapat stigma yang negatif di masyarakat; mereka tidak suka ditarik pajak. “Oleh karena itu, para petugas pajak, dan juga mahasiswa yang kelak menjadi “penyuluh” di masyarakat harus bisa menjelaskan pajak dengan konsep yang mudah dipahami masyarakat,” jelasnya. Hal ini bisa dengan memberikan contoh pemanfaatan fasilitas umum yang dinikmati semua pihak, baik yang membayar pajak dalam jumlah banyak, yang membayar sedikit, bahkan yang tidak membayar pajak sekalipun.

Demikian juga penggunaan kereta api, pembangunan rel, jalan raya, pembiayaan gaji tentara, polisi, PNS, dsb. Negara membutuhkan banyak anggaran untuk mempertahankan kelangsungan negara. Jika dahulu negara ini dipertahankan dengan harta dan darah para pejuang, maka sekarang caranya lebih mudah, yaitu dengan membayar pajak. Kalau bukan warga negara Indonesia, siapa lagi yang mempertahankan kelangsungan hidup negara? Konsep-konsep dan pemahaman yang mudah seperti inilah yang hendaknya disampaikan kepada para wajib pajak secara interaktif dan menarik.

Kantor Dirjen Pajak siap membantu para mahasiswa dalam menjalankan program pengenalan pajak kepada masyarakat. Rindang Tri Anggoro menambahkan, adapun oknum Dirjen Pajak yang diberitakan memakan uang pajak, maka sesungguhnya yang dimakan hanya dari pengusaha, sedangkan uang rakyat yang disalurkan melalui kantor pos dan bank-bank yang ditunjuk sudah pasti aman dan diberdayakan secara tepat. Sedangkan terhadap pembangunan daerah yang tidak merata, Rindang dengan lugas menjawab bahwa pajak memang masih belum cukup untuk menutup semua biaya pembangunan di daerah-daerah. “Gaji petugas pajak memang tinggi, tapi itu juga sebanding dengan mobilitas mereka ke berbagai pelosok daerah di Indonesia yang penuh risiko.” (fadhli)