English
Bahasa Indonesia
Mengapresiasi Kinerja Pemerintah di Era Disrupsi
Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena berkelanjutan yang dialami dunia industri sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi kedua terjadi saat ditemukannya sabuk berjalan (assembly line) pada akhir abad ke-19 sehingga memungkinkan produksi massal dan standarisasi kualitas. Selain itu, terdapat penggunaan besar-besaran besi dan baja, kereta api, dan elektrifikasi. Hal ini disampaikan Bhayu Purnomo dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi (FE) UNY, beberapa waktu lalu.
Bhayu melanjutkan, revolusi ketiga muncul saat otomatisasi dan pemanfaatan komputer di tahun 1970-an. “Terakhir, revolusi keempat pada akhir-akhir ini ditandai dengan menjamurnya kecerdasan buatan dan internet of things. Di samping itu, revolusi industri ini juga kerap disebut era disrupsi karena perusahaan-perusahaan yang mapan dan besar banyak mengalami keruntuhan oleh perusahaan kecil yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet ini,” terang pria lulusan Master of Arts in Economics Georgia State University ini.
Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Keuangan selalu mengamati dinamika ekonomi yang terjadi di dunia dan berusaha menjaga fundamental ekonomi di dalam negeri tetap baik dan sehat. “Sinergi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan menghadapi tantangan domestik dan global,” ujar Bhayu.
“Tingkat pertumbuhan ekonomi terjaga di angka 5%. tingkat inflasi juga stabil. Sejak 2015, angka inflasi berturut-turut adalah 3,4%, 3%, dan 3,6%. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga turun. Tetapi, infrastruktur kita masih tertinggal jauh, bahkan dibandingkan Thailand atau Malaysia,” lanjut Bhayu.
Bhayu menegaskan, kebijakan fiskal dan APBN adalah tulang punggung reformasi ekonomi. “Optimalisasi penerimaan negara, dipadu dengan belanja negara yang produktif dan berkualitas, dan pembiayaan yang dikelola secara hati-hati, akan menghasilkan APBN yang kredibel, efisien, dan efektif, serta berkesinambungan. Hal ini akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang optimal,” tandas Bhayu.
Terkait dengan utang, Bhayu mengatakan bahwa bahkan negara majupun memiliki utang pemerintah. “Defisit akan dikendalikan pada batasan yang aman, dan utang pemerintah akan selalu dikelola secara profesional, hati-hati, dan terukur, sehingga memiliki risiko yang terkendali,” ucap Bhayu.
Moderator acara Ahmad Chafid Alwi yang juga dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY menyimpulkan, mahasiswa harus memiliki landasan berpikir saat berargumentasi. “Jangan hanya memberikan opini tapi tanpa data dan fakta. Apalagi menyebarkan hoaks di media sosial,” pesannya. (fadhli)